Laporan penelitian ini menyajikan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kutai Barat, Kalimantan Timur sebagai bagian dari proyek Menjadikan Pemerintah Daerah Lebih Tanggap Terhadap Kemiskinan: Pengembangan Indikator dan Alat untuk Mendukung Pengembangan Penghidupan yang Berkelanjutan dalam Desentralisasi yang didanai CIFORBMZ. Laporan menunjukkan bahwa dampak otonomi daerah terhadap kesejahteraan Dayak Benuaq, masyarakat yang bergantung pada hutan, kelompok mayoritas masyarakat di Kutai Barat.

The Kalimantan Forest Partnership comes under the umbrella of the Asia Forest Partnership (AFP). It arose from a commitment made in 2002 at the World Summit in Johannesburg by the Netherlands’ Government to support the AFP’s efforts to promote sustainable forest management in Kalimantan, Indonesia. The Kalimantan activities are promoting collaboration among various parties and stakeholders, and linking improved forest governance in Kalimantan to international trade in Asia and Europe.This report details the lessons learned from the collaborative activities in Kalimantan.

In order to maintain the high levels of biodiversity and the ecological functions of tropical forest landscapes in South East Asia, production forests need to be managed in a more sustainable way. Numerous initiatives already exist in the form of codes of practice, criteria and indicators, and certification schemes in the countries of South East Asia, but to date such guidelines and standards have been vague and have lacked quantitative targets.

Governments in many countries are decentralising to give more control over decision making and budgets to local administrations. One expectation of this change is that local governments will more effectively and efficiently respond to the poorest citizens in their jurisdictions. Decentralisation is especially significant to forest communities, which have historically benefited little from government services and poverty reduction programmes because of their physical isolation and social marginalisation.

Kemiskinan adalah masalah yang persisten di Indonesia. Tujuh tahun setelah dimulainya desentralisasi hanya terlihat sedikit peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah telah memperoleh kesempatan dan tanggung jawab baru untuk melaksanakan pembangunan, tetapi hanya beberapa kabupaten saja yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan secara efektif. Laporan ini menyajikan potret kemiskinan dan kesejahteraan di Kutai Barat, sebuah kabupaten yang baru didirikan pada tahun 1999.