Resource information
Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji : (1) gambaran volume kasus yang ada, (2) mengetahui mekanisme terjadinya penguasaan tanah oleh warga negara asing dan (3) mengetahui sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Inventarisasi data yang dilakukan di Kantor Pertanahan di 7 Lokasi penelitian menunjukkan penguasaan tanah oleh warga Negara Asing melalui Hak Pakai sangat rendah, dan hanya terdapat di Provinsi Bali. (2) mekanisme penguasaan tanah oleh WNA selama ini terjadi umumnya melalui percampuran harta karena perkawinan, pewarisan, pinjam nama WNI yang disertai dengan akta pengakuan utang, akta wasiat, kuasa membebankan hipotik, kuasa untuk menjual dan pernyataan bersama atau menggunakan akta pengakuan utang disertai pemberian jaminan berupa tanah serta perjanjian sewa menyewa, (3) Pengendalian dan pengawasan terhadap kasus penguasaan tanah oleh WNA melalui cara-cara di atas dianggap bukan merupakan kewenangan BPN karena tidak ada peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut dan dalam tupoksi BPN juga tidak diatur mengenai hal tersebut. Untuk pengendalian penguasaan tanah oleh warga negara asing; (1). Perlu dilakukan inventarisasi penguasaan dan pemanfaatan tanah yang dikuasai oleh WNA, dan kejelasan tupoksi unit kerja yang menangani inventarisasi tersebut. (2). Sosialisasi PP No. 41 tahun 1996 sangat penting, bukan hanya bagi WNA, tapi juga bagi pihak Pemerintah Daerah, developer dan perbankan untuk menyamakan persepsi. (3). Perlunya revisi PP No. 40 tahun 1996 , (4). Revisi terhadap PP No. 41 tahun 1996 (5). Revisi PMNA No. 7 tahun 1996, mengenai persyaratan orang asing yang dapat membeli tanah
