Kemiskinan adalah masalah yang persisten di Indonesia. Tujuh tahun setelah dimulainya desentralisasi hanya terlihat sedikit peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah telah memperoleh kesempatan dan tanggung jawab baru untuk melaksanakan pembangunan, tetapi hanya beberapa kabupaten saja yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan secara efektif. Laporan ini menyajikan potret kemiskinan dan kesejahteraan di Kutai Barat, sebuah kabupaten yang baru didirikan pada tahun 1999.

Poverty is a persistent problem throughout Indonesia. With decentralization, local governments had a new direct role in alleviating poverty and local wellbeing. At the same time they could do so in accordance with local realities and development needs. Yet, there is little improvement in the wellbeing of rural people. Local governments may lack the necessary capacity and experience to reduce poverty effectively. This report shows how a local specific monitoring system can be developed and applied.