Perdagangan mebel dunia berkembang sangat pesat dan mencapai hampir 1,4 milyar dolar AS pada tahun 2010. Mebel dari kayu jati dan mahoni paling diminati di dunia karena alasan kekuatan dan estetika, dan Indonesia sebagai salah satu pemasok terbesar dunia, sangat berkepentingan dengan keberlanjutan industri mebel ini karena penyerapan tenaga kerja yang besar, teknologi yang relatif dikuasai, dan bernilai ekonomi tinggi.

Pada tanggal 20 Mei 2011, Pemerintah Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No. 10/2011 tentang penundaan penerbitan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, sebagai bagian dari kerjasama Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia, berdasarkan Surat Pernyataan Kehendak yang ditandatangani oleh kedua pemerintah pada tanggal 26 Mei 2010. Inpres yang menetapkan moratorium selama dua tahun terhadap izin hak pengusahaan hutan baru tersebut, menimbulkan wacana publik yang luas dan akan mempengaruhi kebijakan publik yang terkait.

For many decades, concerned by the undeniable deforestation data, environmental management hasincluded re-vegetation activities in unforested areas intended to (re)create a forest environment.

This manual gathers information on the ecology and silviculture of Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen, with a focus on Indonesia. It also includes growth and yield data from published sources, collected from smallholders’ farms in the research sites in South Kalimantan province, and collected previously by the Forestry Research and Development Agency of Indonesia. This manual is one of five manuals that guide smallholder tree planting of five selected tree species in Indonesia.

Panduan ini mengelaborasikan berbagai informasi terkait ekologi dan silvikultur Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen, dengan fokus wilayah di Indonesia. Panduan ini juga mencakup informasi pertumbuhan dan hasil dari beragam sumber pustaka maupun berdasarkan pengukuran tegakan petani di lokasi penelitian kami di Provinsi Jawa Barat, , dan juga berdasarkan data pertumbuhan tegakan yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

Indonesia has committed to reducing its emissions from land use, land use change and forestry - by 26% by 2020. One way the country plans to meet this target is by reducing its emissions from deforestation and forest degradation through the REDD+ mechanism. By implementing REDD+, Indonesia will become eligible to receive financial payments based on forest carbon credits.

This paper reviews the effectiveness of the legal and institutional frameworks for promoting and regulating biofuel development in Indonesia. It provides an overview of the development of the oil palm biodiesel sector since 2006, following the implementation of dedicated biofuel policies and regulations. The paper examines production targets and evaluates their implementation. It also discusses possible reasons for the limited realisation of biofuel targets and explores the unintended consequences of legislation.

Reducing emissions from deforestation and degradation (REDD ) should focus on places where such emissions occur. Protected Areas (PAs) are, in theory, protected and hence, should have no emissions associated with land use/land cover change. In practice rotection is incomplete. Can PAs be included in REDD schemes? Can 'paper parks' be included that exist on paper rather than in reality? How concrete should threats be before we call carbon (C) protection 'additional'? The dilemma may be more manageable if protected areas are included in a broader landscape approach to REDD.